Penrem 043/Gatam,
WASHINTON - Penanggulangan terorisme memerlukan upaya tindakan komprehensif yang menyentuh akar permasalahan utama tanpa memberikan label pada satu kelompok, seperti agama, negara atau ras.
Hal tersebut disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Mulyono saat mewakili Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto pada acara The 2018 _Chiefs Of Defense Conference_ di Washinton, D.C, Amerika Serikat, Selasa (16/10/2018).
_Chiefs of Defense Conference_ merupakan forum internasional puncak tahunan bagi para Panglima Militer dari mitra pertahanan AS di seluruh dunia. Pertemuan yang baru dilaksanakan tiga kali oleh AS ini, berlangsung selama satu hari penuh dan dipimpin langsung oleh Ketua Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Joseph Dunford.
Tujuan penyelenggaraan tahun ini lebih difokuskan kepada kerjasama transregional serta mempertahankan dari ancaman Violent Extremis Organization (VEO) melalui pendekatan strategik hubungan militer guna meng-counter terorisme.
Pada kesempatan tersebut, Kasad Jenderal TNI Mulyono yang mewakili Panglima TNI menyampaikan tentang situasi kerjasama _regional trilateral_ antara Indonesia, Philipina dan Malaysia di Laut Sulu atau yang dikenal dengan _Terrorist Triangle Transit_.
Terkait isu tersebut, Kasad menyampaikan bahwa untuk mengantisipasi potensi ancaman yang ada dilakukan dengan kegiatan patroli maritim dan patroli udara bersama serta berbagi informasi antar militer ketiga negara ini.
“Dalam konteks yang lebih luas, karakteristik trans nasional dari terorisme yang memiliki jaringan internasional, untuk menghadapinya membutuhkan pemanfaatan ASEAN sebagai forum utama penting dalam kerja sama penanganan terorisme. Ini semakin urgen, dengan beralihnya pola gerakan terorisme dari yang semula terpusat di Timur Tengah, menjadi tersebar ke berbagai belahan dunia”, tegas Kasad.
Kasad Jenderal TNI Mulyono menjelaskan, menyadari akan kompleksitas permasalahan serta pentingnya strategi yang komprehensif, Pemerintah Indonesia mengupayakan agar pola penanganan yang diambil di tingkat nasional selaras dengan upaya dalam lingkup regional dan global,”sambungnya.
Kasad juga menyampaikan pandangannya bahwa solusi _smart approach_ yang bersifat multi aspek dan berjangka panjang sangat efektif dalam menghadapi perkembangan organisasi ekstrimis di kawasan Indo-Pasifik.
Hal ini dikarenakan diwilayah ini banyak sekali permasalahan kesenjangan diberbagai aspek kehidupan yang dapat digunakan sebagai ruang hidup organisasi ekstrimis.
“Solusi dengan _hard approach_ tidak akan menghentikan berkembangnya ekstrimisme. Persoalan ini, bukan hanya masalah keamanan dan pertentangan kelompok. Kita harus berjalan bersama dalam suatu wadah internasional, dan merumuskan langkah-langkah konkrit untuk menyelesaikan akar dari permasalahan secara berkelanjutan”, tegasnya.
Selain penyampaian situasi kerjasama regional terkait penanganan isu Laut Sulu dari Kasad Jenderal TNI Mulyono. Dalam forum ini juga terdapat penyampaian dari beberapa Panglima militer negara lain diantaranya tentang pandangan global tentang ISIS, misi NATO di Irak, G5 Shahel di Afrika Barat, RSM di Afghanistan, OP Sophia/perdagangan manusia di Laut Mediterania serta pada bagian akhir dilanjutkan dengan diskusi.
Hal tersebut disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Mulyono saat mewakili Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto pada acara The 2018 _Chiefs Of Defense Conference_ di Washinton, D.C, Amerika Serikat, Selasa (16/10/2018).
_Chiefs of Defense Conference_ merupakan forum internasional puncak tahunan bagi para Panglima Militer dari mitra pertahanan AS di seluruh dunia. Pertemuan yang baru dilaksanakan tiga kali oleh AS ini, berlangsung selama satu hari penuh dan dipimpin langsung oleh Ketua Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Joseph Dunford.
Tujuan penyelenggaraan tahun ini lebih difokuskan kepada kerjasama transregional serta mempertahankan dari ancaman Violent Extremis Organization (VEO) melalui pendekatan strategik hubungan militer guna meng-counter terorisme.
Pada kesempatan tersebut, Kasad Jenderal TNI Mulyono yang mewakili Panglima TNI menyampaikan tentang situasi kerjasama _regional trilateral_ antara Indonesia, Philipina dan Malaysia di Laut Sulu atau yang dikenal dengan _Terrorist Triangle Transit_.
Terkait isu tersebut, Kasad menyampaikan bahwa untuk mengantisipasi potensi ancaman yang ada dilakukan dengan kegiatan patroli maritim dan patroli udara bersama serta berbagi informasi antar militer ketiga negara ini.
“Dalam konteks yang lebih luas, karakteristik trans nasional dari terorisme yang memiliki jaringan internasional, untuk menghadapinya membutuhkan pemanfaatan ASEAN sebagai forum utama penting dalam kerja sama penanganan terorisme. Ini semakin urgen, dengan beralihnya pola gerakan terorisme dari yang semula terpusat di Timur Tengah, menjadi tersebar ke berbagai belahan dunia”, tegas Kasad.
Kasad Jenderal TNI Mulyono menjelaskan, menyadari akan kompleksitas permasalahan serta pentingnya strategi yang komprehensif, Pemerintah Indonesia mengupayakan agar pola penanganan yang diambil di tingkat nasional selaras dengan upaya dalam lingkup regional dan global,”sambungnya.
Kasad juga menyampaikan pandangannya bahwa solusi _smart approach_ yang bersifat multi aspek dan berjangka panjang sangat efektif dalam menghadapi perkembangan organisasi ekstrimis di kawasan Indo-Pasifik.
Hal ini dikarenakan diwilayah ini banyak sekali permasalahan kesenjangan diberbagai aspek kehidupan yang dapat digunakan sebagai ruang hidup organisasi ekstrimis.
“Solusi dengan _hard approach_ tidak akan menghentikan berkembangnya ekstrimisme. Persoalan ini, bukan hanya masalah keamanan dan pertentangan kelompok. Kita harus berjalan bersama dalam suatu wadah internasional, dan merumuskan langkah-langkah konkrit untuk menyelesaikan akar dari permasalahan secara berkelanjutan”, tegasnya.
Selain penyampaian situasi kerjasama regional terkait penanganan isu Laut Sulu dari Kasad Jenderal TNI Mulyono. Dalam forum ini juga terdapat penyampaian dari beberapa Panglima militer negara lain diantaranya tentang pandangan global tentang ISIS, misi NATO di Irak, G5 Shahel di Afrika Barat, RSM di Afghanistan, OP Sophia/perdagangan manusia di Laut Mediterania serta pada bagian akhir dilanjutkan dengan diskusi.
